Di tengah kampanye global tentang perubahan iklim, peternakan semakin sering ditempatkan sebagai sumber masalah. Daging, susu, dan telur dituding sebagai penyumbang emisi karbon yang signifikan, sehingga muncul seruan untuk mengurangi konsumsi protein hewani. Dekan Fakultas Peternakan (Fapet) UGM, Prof. Ir. Budi Guntoro, S.Pt., M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng., melihat narasi ini berkembang luas di negara maju dan ruang internasional, seolah-olah berlaku universal. Namun, menurut Budi, ketika dilihat dari konteks Indonesia, pendekatan tersebut tidak sepenuhnya relevan, bahkan berpotensi tidak adil.
Ia memberikan gambaran yakni secara nasional, konsumsi protein masyarakat Indonesia berada pada kisaran 61–62 gram per kapita per hari dalam beberapa tahun terakhir. Sekilas angka ini tampak cukup karena telah sedikit melampaui standar kecukupan protein nasional sekitar 57 gram per hari. Akan tetapi, struktur konsumsi menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Sekitar 62% protein berasal dari sumber nabati, sementara hanya 38% dari protein hewani.
“Konsumsi daging hanya sekitar 4–5 gram per hari, dan total protein hewani berkisar 17–18 gram per kapita per hari. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan Indonesia bukan kelebihan konsumsi protein hewani, melainkan justru kekurangannya, terutama dari sisi kualitas gizi,”tegas Budi, Selasa (2/6).
Budi menjelaskan dalam konteks global kondisi ini memperlihatkan ketimpangan yang mencolok. Negara-negara maju memiliki tingkat konsumsi protein hewani jauh lebih tinggi dan dalam banyak kasus sudah berada pada level berlebih. Namun demikian, narasi pengurangan konsumsi daging justru dipromosikan secara global tanpa diferensiasi. Akibatnya, negara berkembang seperti Indonesia yang masih berupaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru ikut terdorong dalam arah kebijakan yang sama. Situasi ini menimbulkan paradoks: negara yang telah lama menikmati konsumsi tinggi kini mengajak negara yang masih kekurangan untuk menahan diri.
Padahal, protein hewani memiliki peran penting yang belum tergantikan dalam pembangunan manusia. Asupan protein hewani berkontribusi besar terhadap pertumbuhan anak, pencegahan stunting, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan.
“Dalam konteks Indonesia, peningkatan konsumsi protein hewani bukan sekadar persoalan preferensi konsumsi, melainkan bagian dari strategi pembangunan nasional. Membatasi akses terhadap sumber protein ini justru berisiko memperlambat upaya peningkatan kualitas generasi mendatang,”tuturnya.
Masalah lain dalam narasi global adalah kecenderungan untuk menggeneralisasi sistem peternakan. Peternakan sering digambarkan sebagai industri besar yang boros lahan, air, dan energi, serta menghasilkan emisi tinggi. Gambaran ini mungkin sesuai untuk sistem peternakan intensif di negara maju, tetapi tidak mencerminkan kondisi Indonesia. Mayoritas peternakan di Indonesia berskala kecil, berbasis rumah tangga, dan terintegrasi dengan pertanian. Peternak memanfaatkan limbah pertanian sebagai pakan dan menjalankan sistem yang relatif rendah input. Menyamakan sistem ini dengan peternakan industri jelas merupakan simplifikasi yang menyesatkan.
Persoalan ini pada dasarnya bukan hanya isu lingkungan, melainkan juga isu keadilan. Dalam perspektif keadilan pangan, terdapat ketimpangan distribusi ketika negara dengan konsumsi rendah ikut dibebani agenda pengurangan. Selain itu, terdapat ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan global, di mana negara maju lebih dominan dalam membentuk narasi. Yang tidak kalah penting, terdapat kegagalan dalam pengakuan terhadap keberagaman sistem peternakan, sehingga peternakan rakyat di negara berkembang menjadi tidak terlihat dalam diskursus global. Ketiga hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang seragam terhadap isu peternakan berisiko menghasilkan kebijakan yang tidak adil.
Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa Indonesia dapat mengabaikan isu lingkungan. Tantangan perubahan iklim tetap nyata dan harus direspons. Menurut Budi jalan keluarnya bukan dengan membatasi konsumsi protein hewani secara membabi buta, tetapi dengan memperbaiki sistem produksi.
“Peternakan dapat dikembangkan menjadi lebih efisien, berbasis sumber daya lokal, rendah emisi, serta terintegrasi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, peningkatan konsumsi protein hewani dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan,” kata Guru Besar Bidang Sosial Ekonomi Peternakan tersebut.
Pada akhirnya, dunia perlu mengakui bahwa tidak semua negara berada pada titik perkembangan yang sama. Solusi global tidak bisa diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Bagi Indonesia, tantangan utamanya masih jelas, memastikan masyarakat mendapatkan akses yang cukup terhadap protein berkualitas. Oleh karena itu, wacana pengurangan konsumsi protein hewani perlu ditempatkan secara proporsional. Jika tidak, upaya menjaga lingkungan berisiko justru mengorbankan keadilan pangan dan masa depan pembangunan manusia di negara berkembang.
Sumber: Budi Guntoro
Editor: Satria
Foto: Magnific.com