Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Selain pembentukan Satgas Nasional penanggulangan PMK, salah satu strategi kunci yang dilakukan yakni dengan membagi prioritas wilayah pengendalian menjadi 3 kategori, yaitu zona pemberantasan (merah), zona pengendalian (kuning) dan zona pencegahan.
“Zona pemberantasan antara lain di Lampung, Jawa, Bali dan NTB,”papar Dr. Drh. Agung Suganda, M.Si., Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam acara Workshop Kolaborasi Sistematis dan Pengendalian Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Loman Park Hotel, Sabtu (11/1). Acara workshop digagas Fakultas Peternakan (Fapet) UGM.
Selain itu, pemerintah juga melakukan biosekuriti mulai dari skala usaha kecil serta mengadakan bulan vaksinasi. Bulan vaksinasi dilaksanakan pada Februari-Maret serta Juli-Agustus mendatang. “Capaian vaksinasi kan masih rendah. Bahkan masih ada daerah yang menolak vaksinasi,”kata Agung.
Dengan rendahnya capaian vaksinasi hewan ini maka diperlukan adanya kolaborasi berbagai pihak, seperti kampus, swasta, peternak dan mitra.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Peternakan Indonesia (FPPTPI) yang juga Dekan Fakultas Peternakan (Fapet) UGM, Prof. Ir. Budi Guntoro, S.Pt., M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng., mendorong fakultas peternakan di Indonesia bisa membantu pemerintah menanggulangi PMK misalnya dengan membentuk Satgas.
“Kita SDM banyak termasuk mahasiswa untuk membantu pemerintah menyebarkan vaksin maupun sosialisasi tentang biosekuriti,”kata Budi.
Prof. Dr. Ir. Ali Agus, DAA., DEA., IPU., ASEAN Eng., Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Hilirisasi Produk Peternakan, menegaskan pencegahan dan pengobatan terkait PMK dapat dilakukan melalui suplemen pakan, injeksi antibiotik, multivitamin, peningkatan imunitas, dll.
“Pada sapi sehat harus dilakukan vaksinasi untuk meningkatkan imunitas dan melindungi sapi dari penularan PMK,”kata Ali.
Penulis: Satria
Foto: Margiyono